Jakarta, intelmedia.co.id– Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menghadiri undangan strategis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam forum diskusi percepatan pembangunan infrastruktur daerah di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan ini menjadi sangat krusial karena membahas efektivitas dan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pinjaman daerah. Fokus utamanya adalah memastikan setiap proyek berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
Kehadiran Bupati Anton menunjukkan komitmen kuat dalam merealisasikan visi daerah, khususnya dalam percepatan fasilitas kesehatan melalui pembangunan gedung RSUD Rokan Hulu. Proyek ini direncanakan menggunakan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dalam diskusi yang dibuka oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, ditekankan bahwa pinjaman daerah harus dibarengi dengan komitmen kemandirian fiskal.
Menanggapi arahan Kemendagri, Pemkab Rokan Hulu didorong untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui lima pilar inovasi:
-
Intensifikasi: Mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah tersedia.
-
Ekstensifikasi: Menggali potensi pendapatan baru yang belum terjamah.
-
Peningkatan SDM: Memperkuat kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.
-
Digitalisasi: Implementasi sistem monitoring pajak secara real-time.
-
Inovasi: Melahirkan terobosan baru dalam sistem pelayanan retribusi.
Bupati Anton menegaskan bahwa kebijakan yang diambil selalu selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Hal ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur di Rokan Hulu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan yang kita lakukan bukan sekadar fisik, tapi tentang bagaimana layanan publik, khususnya kesehatan, bisa lebih cepat dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Rokan Hulu,” tegas Bupati Anton.
Langkah berani ini diharapkan dapat mempercepat ketersediaan fasilitas publik berkualitas tanpa mengabaikan aspek kepatuhan administrasi keuangan negara.
(Drjt)
