by

Serikat Pekerja PT PLN Group dan Federasi Serikat Pekerja Bersatu (FSPPB) Menolak Privatisasi BUMN Energi

Cirebon, Intelmedia.co.id

Serikat Pekerja PT PLN Group dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak privatisasi BUMN energi melalui pembentukan Holding-Subholding dan penawaran saham perdana (IPO) anak-anak perusahaan.

Pembentukan holding-subholding dan IPO berpotensi melanggar konstitusi, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) serta UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 77.

Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali, melalui aksi daring bertajuk “Tolak Privatisasi BUMN Energi” Senin kemarin mengungkapkan sudah dua kali mengajukan judicial review UU Ketenagalistrikan.

Mahkamah Kostitusi (MK) memutuskan, listrik termasuk cabang-cabang produksi yang penting yang harus dikuasai oleh negara.

Dasar hukum lain, yakni Tap MPR, juga menyatakan sektor pelayanan umum kelistrikan tidak boleh diprivatisasi.

“Atas dasar itu, SP PLN menolak privatisasi,” ujar dia.

Abrar mengibaratkan PLN seperti rumah makan Padang. Sebagai usaha pembangkitan pihaknya meracik masakan hingga disajikan ke konsumen dengan harga terjangkau.

“Tapi, bila diprivatisasi, maka PLN hanya menjual makanan yang dibuat orang lain. Harganya belum bisa lebih mahal,” ujarnya.

SP PLN telah berkirim surat, langsung kepada Presiden Jokowi dan DPR perihal penolakan privatisasi BUMN energi.

Sejauh ini belum ada respon atas surat tersebut, namun SP PLNyakin Presiden jokowi sudah mendapat informasi tentang persoalan ini.

“Kita intens berkomunikasi dengan KSP (Kantor Staf Presiden). Harapan kami bisa audiensi dengan Istana untuk menjelaskan soal penolakan trsebut,” tuturnya.

Presiden FSPPB Arie Gumilar bahkan berencana menempuh jalur hukum, pendekatan industrial hingga aksi mogok kerja untuk memperjuangkan aspirasinya.

Jika serikat pekerja antar BUMN ini bersatu, kemungkinan akan lebih didengarkan sehingga tuntutan para pekerja bisa dipenuhi pemerintah.

FSPPB meminta dukungan masyarakat soal penolakan rencana privatisasi melalui program Holding-Subholding serta IPO anak-anak perusahaan. Sebab berpotensi menaikkan harga BBM, gas dan tarif listrik.

“Dampaknya juga nanti akan ke masyarakat. Bila harga BBM, gas dan tarif listrik naik, yang menanggung beban berat masyarakat,” tutur Arie.

(Agung)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed