by

Rakor PIMDA Ciayumajakuning Yang Menggembirakan di Masa Larangan Mudik 2021

Cirebon, Intelmedia.co.id

Kesepakatan yang cukup melegakan masyarakat Ciayumajakuning ini akhirnya terbentuk dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 se-Ciayumajakuning di Gedung Setda Kabupaten Cirebon, Kamis 6 April 2021. Hal tersebut merupakan berita gembira bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayah Ciayumajakuning.

Salah satu agenda penting dalam rapat tersebut berupa fleksibilitas dalam mobilitas bagi warga se-Ciayumajakuning selama masa larangan mudik 2021.

Seluruh kepala daerah Ciayumajakuning sendiri menyesalkan keputusan pemerintah pusat yang tidak menjadikan Ciayumajakuning sebagai salah satu wilayah aglomerasi yang masyarakatnya diperbolehkan mudik lokal.

Pada akhirnya, seluruh kepala daerah sepakat, mobilitas masyarakat se-Ciayumajakuning cukup melampirkan identitas dan surat keterangan dari atasan perusahaan bagi karyawan, atau surat keterangan dari kepala desa bagi warga biasa.

Kami (5 kepala daerah di Ciayumajakuning) sepakat memberlakukan fleksibilitas bagi warga di Ciayumajakuning. Mulai berlaku sekarang (6 Mei 2021), kata Bupati Cirebon, Drs. Imron Rosyadi M. Ag sesaat setelah selesainya rakor.

Akan tetapi, dalam Rakor tersebut hanya Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis yang kehadirannya diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi dikarenakan beliau ada kegiatan lain diluar.

Menurut bupati Imron, hasil rakor hari ini selanjutnya akan dikoordinasikan setiap kepala daerah kepada pihak-pihak terkait yang tergabung dalam Forkopimda di daerah masing-masing.

Bersamaan itu, hasil kesepakatan 5 kepala daerah di Ciayumajakuning tersebut akan dilaporkan kepada gubernur Jabar dan kementerian terkait agar dapat memahami keluh kesah warga Ciayumajakuning.

Pada dasarnya Ciayumajakuning itu satu kesatuan. Jadi, kami sebagai wakil masyarakat di daerah kami sepakat bahwa masyarakat kami yang hendak bepergian di Wilayah Ciayumajakuning selain identitas asli, masyarakat hanya perlu melampirkan identitas dan surat keterangan dari perusahaan atau atasan atau kepala desa/lurah,terang bupati Imron.

Bupati Kuningan, Acep Purnama menambahkan, surat keterangan negatif Covid-19 memberatkan bagi warga Ciayumajakuning sebab masa berlaku surat keterangan negatif tersebut yang disyaratkan hanya berlaku 1×24 jam padahal banyak masyarakat yang berkerja di wilayah Ciayumajakuning otomatis masyarakat harus mengulang tes setiap hari.

Seharusnya ada toleransi, contoh bagi masyarakat yang mudik lokal atau bekerja cukup dengan membawa surat keterangan tersebut (surat keterangan dari pimpinan bagi pekerja atau dari kepala desa/lurah bagi non pekerja) semua (kendaraan) bernomor polisi E (Ciayumajakuning), bisa (mudik lokal),ujar bupati Acep.

Adapun perihal penyekatan oleh petugas gabungan, Bupati Majalengka, Karna Sobahi menyatakan, ke-5 kepala daerah sepakat tetap menghormati kebijakan kepolisian.Aturan dari elemen vertikal (Polri) tetap dijalankan, tegas bupati Karna

Dengan kata lain, ketentuan perjalanan yang telah ditetapkan tetap harus dilaksanakan masyarakat. Toleransi hanya berlaku bagi warga yang hendak melakukan perjalanan di Wilayah Ciayumajakuning.

(Fjr)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed