by

Sekdis Disnakertran Dedi Samanhudi, SE. M.Si Dihari Pertama Masuk Kerja Melaksanakan Sidak Ke Perusahaan Dimasa PPKM

Cirebon, Intelmedia.co.id

PPKM Darurat diterapkan di 48 Kabupaten/Kota yang mencatatkan nilai asesmen level 4, serta di 74 Kabupaten/Kota dengan nilai asesmen level 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama kebijakan itu berlaku, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, Industri hingga sosial kemasyarakatan.

Namun, sejak kebijakan itu ditetapkan, pemerintah sudah merevisi sejumlah aturan pembatasan PPKM Darurat. Revisi itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“Perusahaan yang masuk sektor esensial dan sektor kritikal bukan berarti tidak disidak atau tidak dilakukan pengawasan, tetap akan diperiksa/diawasi malah justru lebih ketat pengawasannya. Kalau mereka melanggar prokes bukan hanya ditegur tapi diberi sanksi”.

Sekdis Disnakertran Dedi Samanhudi, SE. M.Si Dihari Pertama Masuk Kerja Melaksanakan Sidak Ke Perusahaan Dimasa PPKM

Sekdis Disnakertran Dedi Samanhudi, SE. M.Si di hari Pertama masuk kerja melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan PPKM, beliau mengunjungi beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon dan terjun langsung mengunjungi beberapa perusahaan, dalam kegiatan ini beliau menyampaikan himbauan agar setiap perusahaan harus mematuhi peraturan dari pemerintah dan jangan melanggarnya,” tegasnya.

Beliau menambahkan, semoga dengan dilaksanakannya program PPKM ini agar bisa mencegah penyebaran virus covid-19 yang masih belum sirna di Negara Indonesia dan semua masyarakat bisa terselamatkan dari wabah virus yang berbahaya tersebut,” pungkasnya.

(Mar/Juri/Mahmud)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed