by

LBH ANSOR Kabupaten Cirebon Menangkan Perkara Kasasi di Mahkamah Agung

Bandung, Intelmedia.co.id

Perihal pemberhentian Perangkat Desa  secara sepihak oleh Kepala Desa Budur, Hari ini di dampingi Kuasa Hukum Aji Halim Rahman. S.H., M.H  selaku Ketua LBH Ansor Kabupaten Cirebon didampingi juga Lutfi Adam Zakaria. S.H beserta perwakilan dari Perangkat Desa  Saudara Sentot J. T Pamungkas yang di berhentikan secara sepihak oleh Kepala desa “Kuwu” mengambil langsung salinan Putusan Kasasi secara langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung “PTUN”.

Setelah sebelumnya pada hari sabtu  tanggal 4 September 2021 pihak kuasa hukum dari Perangakat Desa Aji Halim Rahman  S.H., M.H mendapatkan surat Pemberitahuan Amar Putusan Kasasi nomor : 191 K/TUN/2021 Jo. No. 10/B/2021/PT.TUN.JKT Jo. No 67/G/2020/PTUN.BDG. Adapun bunyi dalam amar Putusan tersebut adalah “Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Kuwu Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tidak diterima”

Dan sebelumnya perangkat desa juga telah mengantongi Kemenangan di tingkat Banding dan tingkat Pertama di PTUN Bandung. Dengan telah di putusnya perkara pemberhentian secara sepihak oleh Kuwu Desa Budur Kecamatan Ciwaringin pada tingkat kasasi maka seharusnya perkara ini telah selesai dan berkekuatan hukum tetap mengingat dalam pertimbangan putusan Tingkat Kasasi ini adalah berdasarkan pada Pasal 45 A ayat (2) huruf C Undang- Undang nomer 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan :

“Terhadap perkara tata usaha negara yang objek putusannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari pemohon kasasi Kuwu Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon harus di nyatakan tidak diterima”.

Oleh karena itu Kami selaku kuasa hukum dari Perangkat Desa berharap pihak Kuwu Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dapat secera sukarela melaksanakan putusan tersebut sehingga kondisi pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat dapat kondusif dan lebih maksimal lagi.

Selain itu Perangkat Desa yang di berhentikan setelah melalui proses peradilan hinga tingkat Kasasi dan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pihak kuwu wajib merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan kepada jabatan semula serta hak-hak lainnya yang selama proses ini tidak di terima karena hal ini telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan.

(Team)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed