Cirebon, intelmedia.co.id – Bupati Cirebon, Imron, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Hal ini disampaikan Bupati Imron usai menghadiri pembukaan Pembinaan Pesantren Kilat dan Ekonomi Kreatif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Polresta Cirebon di halaman Mapolresta Cirebon, Senin (10/3/2025).
Imron mengapresiasi langkah Polresta Cirebon yang memberikan pembinaan berbasis keagamaan dan keterampilan bagi anak-anak yang tersangkut masalah hukum. Ia menilai program ini menjadi solusi bagi anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan negatif akibat berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan keluarga.
“Kami sangat berterima kasih kepada Polresta Cirebon karena memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk memperbaiki diri,” ujarnya. “Banyak di antara mereka yang masih usia sekolah, bahkan ada yang berasal dari pesantren, tetapi ikut terlibat tanpa menyadari konsekuensinya,” tambahnya.
Imron menegaskan perlunya peran aktif dari sekolah, desa, dan berbagai elemen masyarakat dalam mengawasi dan membimbing anak-anak agar kasus serupa tidak terulang.
“Kami akan bekerja sama dengan TNI dan Polri agar setiap sekolah memiliki pembina dari aparat untuk mendampingi anak-anak, serta memperkuat pengawasan di tingkat desa melalui kepala desa, Karang Taruna, dan tokoh agama,” kata Imron.
Sementara itu, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan bahwa pembinaan pesantren kilat ini berlangsung selama lima hari dengan berbagai materi, mulai dari keagamaan, kesadaran hukum, hingga pelatihan ekonomi kreatif. Selain itu, para peserta juga diberikan sanksi sosial berupa kegiatan kebersihan di sekitar lingkungan pemerintahan dan asrama polisi untuk menanamkan disiplin serta kepedulian sosial.
“Kami ingin menyelamatkan anak-anak ini agar mereka tidak kembali ke jalan yang salah. Mereka juga diberikan sesi tasawuf dan psikoterapi agar lebih memahami dampak dari tindakan yang mereka lakukan terhadap keluarga dan lingkungan,” ujar Sumarni.
Ia menambahkan bahwa banyak anak-anak ini berasal dari keluarga broken home atau memiliki orang tua yang bekerja di luar negeri, sehingga mereka membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak.
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh kesempatan baru untuk menjalani kehidupan yang lebih positif dan berkontribusi bagi masyarakat.
“Kita harus memberikan sentuhan dan dukungan, agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik,” tukas Sumarni.
(Mar)
