by

Soal Sertifikat Elektronik, BPN Tegaskan Tak Bakal Tarik Sertifikat di Masyarakat

Jakarta, Intelmedia.co.id

Belakangan ini, publik di tanah air sedang digegerkan oleh penerapan kebijakan penerbitan sertifikat tanah secara elektronik. Selama ini, masyarakat lebih mengenal bukti kepemilikan sah tanah itu berupa sertifikat analog dalam bentuk kertas. Dimana, di dalam sertifikat tanah bentuk kertas itu dijelaskan asal-usul tanah hingga batas-batas tanah yang berada dalam penguasaan si pemilik sertifikat. Sementara, untuk sertifikat tanah secara elektronik, banyak warga mengaku awam sama sekali.

Karena itulah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menegaskan bahwa program sertifikat elektronik tidak akan menarik sertifikat yang dipegang oleh masyarakat. Penerapan sertifikat elektronik ini merupakan program digitalisasi kementerian yang tertera dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1 Tahun 2021.

“Sosialisasi untuk program ini akan terus dilakukan jajaran internal yang ada di kantor pusat hingga seluruh kantor-kantor pertanahan di Indonesia supaya tidak lagi ada simpang siur mengenai masalah ini. seluruh insan Kementerian ATR/BPN juga diharapkan bisa menjadi duta informasi untuk menyebarluaskan, mengedukasi, serta memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat,” ujar Yulia Jaya Nirmala, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN.

Program digitalisasi ini, lanjut dia, juga tidak akan dilakukan dengan serampangan dan tentunya ada tahapan-tahapannya. Transformasi digital akan dimulai dengan berbagai persiapan mulai dari regulasi hingga infrastruktur yang terus dibangun dan dilengkapi. Transformasi dengan layanan elektronik ini juga merupakan amanat UU Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu lalu.

“Dengan sertifikat elektronik, juga merupakan salah satu upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian kepemilikan hak atas tanah sehingga legalitas masyarakat bisa lebih terjamin selain memberikan kemudahan perizinan hingga transaksi. Karena itu edukasi khususnya terkait adanya penarikan sertifikat analog yang dipegang masyarakat tidak akan terjadi,” paparnya lagi.

Karena itu, program ini juga akan dimulai untuk tanah-tanah yang saat ini belum terdaftar. Saat didaftarkan barulah tanah-tanah ini diproses dengan sertifikat elektronik. Pemberlakuannya juga untuk wilayah maupun kota-kota yang memiliki infrastruktur yang baik dan validasi data yang lengkap seperti di Jakarta dan beberapa kota lainnya.

Terpisah, Direktorat Jendera (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, dengan sistem berbasis elektronik ini juga akan ada perubahan pola kerja khususnya untuk membuat seluruh dokumen menjadi berbasis digital sehingga pengecekan dan lainnya juga dilakukan secara digital.

“Akan ada beberapa hal yang harus dicek ulang serta perubahan SOP terkait dengan proses untuk pelayanan yang berbasis digital. Dokumen yang berbasis digital ini juga akan menggunakan tanda tangan elektronik hingga kode unik atau hash code atas dokumen yang diterbitkan,” bebernya. (ari/rls)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed