Cirebon, intelmedia.co.id – Dalam rapat koordinasi lintas sektoral, Bupati Imron menegaskan bahwa program MBG adalah strategi kunci pemerintah pusat untuk memperkuat SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon terancam terhambat. Dari 48 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengajukan Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), baru 22 unit yang dinyatakan lolos. Kondisi ini mendorong Bupati Cirebon, Imron, mendesak percepatan penyelesaian sertifikasi untuk menjamin kualitas dan keamanan program yang vital bagi masa depan bangsa.
“Program ini jangan sampai terhambat hanya karena persoalan teknis. SDM yang sehat dan cerdas hanya bisa tercapai jika masyarakat mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” kata Imron di Ruang Paseban Sekretariat Daerah, Selasa, 21 Oktober 2025.
Imron juga menyoroti manfaat ganda MBG, yaitu peningkatan kesehatan masyarakat dan penggerak ekonomi daerah. Ia mengarahkan SPPG untuk memprioritaskan pembelian bahan baku dari UMKM, petani, dan peternak lokal guna memastikan pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah operasional.
“SPPG diharapkan membeli bahan baku dari petani dan pelaku usaha di sekitarnya. Dengan begitu, ekonomi lokal ikut tumbuh,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Hendra Nirmala melaporkan bahwa 26 SPPG yang belum lolos sertifikasi terkendala berbagai persyaratan, di antaranya:
- Belum terpenuhinya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- Penggunaan peralatan dapur yang belum berbahan stainless steel.
- Pengelolaan sampah yang belum sesuai standar.
Selain itu, Hendra menyoroti kurangnya komunikasi antara koordinator wilayah program gizi nasional dan pemerintah daerah yang turut memperlambat proses pengajuan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menambahkan, total SPPG yang direncanakan mencapai 179 unit. Saat ini, 45 unit telah beroperasi dan 44 unit siap diluncurkan. Setiap unit menargetkan melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat, termasuk anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta siswa di semua jenjang sekolah.
Dinas Kesehatan telah mengambil langkah percepatan melalui pembinaan, inspeksi lingkungan, pelatihan keamanan pangan, serta pemeriksaan sampel di Laboratorium Kesehatan Daerah. Dinkes meminta SPPG meningkatkan koordinasi dan segera menuntaskan sertifikasi untuk menghindari hambatan dalam distribusi.
(Mar)
