by

DPP LSM AMPAR Cirebon Menolak Areal Persawahan Produktif di Alih Fungsikan Menjadi Perumahan/Kavling

Cirebon, Intelmedia.co.id

Terkait penjualan tanah kapling yang dilakukan oleh salah satu Yayasan, di salah satu wilayah Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Pasalnya tanah yang akan dijual tersebut merupakan areal persawahan produktif dan akan di alih fungsikan menjadi area perumahan/kavling.

LSM DPP Ampar melakukan orasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Cirebon, mereka menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon agar tentang masalah tanah yang ada di wilayah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Perpres RI Nomor 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah RT dan RW, karena penjualan tanah kavling tersebut berada di atas lahan zona merah atau lahan hijau atau lahan abadi untuk pertanian, Kamis (15/10/20).

DPP LSM AMPAR Cirebon Menolak Areal Persawahan Produktif di Alih Fungsikan Menjadi Perumahan/Kavling
DPP LSM AMPAR Cirebon Menolak Areal Persawahan Produktif di Alih Fungsikan Menjadi Perumahan/Kavling

Menurut keterangan Ketua Umum DPP LSM Ampar (Amanat Perjuangan Rakyat) Maulana menuturkan pada media, Kami datang kesini itu menuntut mengenai lahan pertanian produktif yang dijadikan Kavling oleh Yayasan atau perseorangan, sekarang lagi marak di Cirebon sekitar 50 titik dan tersebar di kecamatan.

“Untuk tuntutannya kami lebih condong ke Perda terlama, untuk sementara pihak Satpol PP untuk segera menginventarisir atau menutup lokasi tanah kavling tersebut ,Terus yang paling urgent adalah membuat perbup mengenai pengkavlingan pada bentuk aplikasi tersebut jelas-jelas itu kan lahan pertanian produktif dan kalau lahan produktif di bangun rumah rumah semua otomatis nanti anak cucu kita mau makan apa?,” jelas Maulana.

“Untuk itu kami dari LSM DPP Ampar Cirebon agar Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya Bupati Cirebon dapat menindak lanjuti segala tuntutan-tuntutan dari kami sebagai kontrol sosial atau lembaga swadaya masyarakat.” Pungkasnya.

(Agus)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed