Rokan Hulu, intelmedia.co.id – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing, S.E., M.Si., bersama jajaran, melakukan peninjauan intensif terhadap sejumlah proyek pembangunan gedung di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (10/12/2025). Peninjauan ini menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran APBN dan APBD.
BPKP menyoroti dua lokasi utama: Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang baru, dan proyek pembangunan Gedung 6 Lantai RSUD Rokan Hulu yang telah mangkrak selama kurang lebih 9 tahun.
Didampingi Bupati Anton, S.T., M.M., Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Ketua DPRD Hj. Sumiartini, dan Dirut RSUD dr. Zuldi Afki, Sp.P., Evenri Sihombing menyatakan bahwa secara visual, proyek Gedung DPRD dan RSUD Rohul yang baru sudah tergolong “On The Track” karena selalu dikawal sejak perencanaan awal.
Fokus utama BPKP adalah rencana lanjutan pembangunan Gedung 6 Lantai RSUD Rohul yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2026. Meskipun mendukung penuh kelanjutan proyek vital ini demi pelayanan kesehatan masyarakat, BPKP memberikan syarat mutlak untuk memitigasi risiko hukum di masa depan:
“Kita mendukung lanjutan pelaksanaan pembangunannya, namun dilakukan audit fisik bangunannya dan biaya awal pembangunan gedungnya. Hal ini supaya tidak ada masalah lagi ke depannya,” tegas Evenri Sihombing.
Untuk proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 (sekitar Rp 5 Miliar) di areal RSUD, BPKP meminta perbaikan mendasar, seperti memastikan atap tidak bocor dan pekerjaan disesuaikan ketat dengan kontrak. Catatan perbaikan serupa juga diserahkan untuk Gedung DPRD yang baru selesai.
Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, mengkonfirmasi bahwa DPRD telah mendukung kelanjutan proyek tersebut. “Untuk lanjutan Pembangunannya, kami dari DPRD Rohul sudah menyampaikan kepada Bupati Rokan Hulu, karena ada dana yang akan dipinjam sebesar Rp 146 Miliar dan juga sudah masuk pada Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.
Dirut RSUD Rokan Hulu, dr. Zuldi Afki, mengapresiasi dan memastikan semua catatan serta arahan BPKP Provinsi Riau akan segera ditindaklanjuti.
(Drjt)
