by

Oknum Kepala SDN Di Kecamatan Pulaupanggung, Diduga Kerap Melakukan Pungli Penjualan Buku LKS

Tanggamus, Intelmedia.co.id – Oknum kepala sekolah SDN di kecamatan Pulaupanggung, kerap melakukan pungli dengan modus penjualan buku LKS kepada muridnya.

Awalnya, wali murid bergejolak akan pembelian buku LKS yang cukup mahal di sekolah tempat anaknya menimba ilmu, bahkan salah satu guru mengatakan, anak murid wajip membeli LKS kepada gurunya sebesar 25.000 per buku LKS.

Menurut salah satu wali murid, hal ini sudah lama dilakukan oleh oknum kepala sekolah tersebut, Wali murid juga mengatakan, saat anaknya yang duduk di kelas ll SD mendapatkan bantuan program indonesia pintar (PIP) sebesar 225.000, lalu gurunya meminta 25.000 untuk administrasi saat di panggil kesekolah,” ujarnya.

Ditempat yang berbeda salah satu wali murid kelas V yang juga tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa anaknya juga mendapatkan bantuan program Indonesia pintar (PIP), sebesar 450,000 yang diminta 50 ribu oleh gurunya dengan alasan yang sama.

Di hari yang sama di tempat yang berbeda, salah satu wali murid kelas lll yang juga tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, anaknya juga membeli buku LKS seharga 25.000,. Ya meskipun gurunya memang tidak memaksa untuk membeli LKS, tapi kan kalau anak anak yang lain sudah beli LKS, gak mungkin anak saya ga dibelikan LKS juga,” ucapnya pada awak media.

Komite sekolah mengatakan, beliau tidak mengetahui tentang pembelian buku LKS, dan tahun ini belum ada undangan dari kepala sekolah untuk membahas masalah pembelian buku LKS.

Kordinator satuan pelaksana layanan pendidikan mengatakan dengan tegas, apa yang dilakukan oknum kepala sekolah tersebut salah dan melanggar aturan, paparnya kepada awak media saat di wawancarai di kantornya.

Oknum Kepala SDN Di Kecamatan Pulaupanggung, Diduga Kerap Melakukan Pungli Penjualan Buku LKS

Bahkan, beliau mengatakan tidak bertanggung jawap atas apa yang sudah dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan pihak distributor buku LKS, Karna tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada saya, dari kepala sekolah dan pihak distributor buku LKS nya,” tegasnya.

Untuk diketahui, bahwasanya, dana bos reguler ditujukan untuk keperluan oprasional sekolah yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan seperti, membeli alat multi media untuk kegiatan belajar mengajar, penerimaan siswa baru dan prasarana sekolah sesuai juklak juklis nya.

Kepala sekolah berinisial A, meskipun mengakui namun mencoba berdalih akan mengumpulkan wali wali murid dan siap menghadapi aparat penegak hukum apabila ada panggilan,” ucapnya.

Mengingat himbauan Direktur Jendral pendidikan dasar Kemendikbud mengatakan LKS sebenarnya boleh digunakan asal dibuat oleh guru dan tidak diperjual belikan.

Kementrian pendidikan dan kebudayaan menegaskan, praktek jual beli lembar kerja siswa (LKS) yang dilakukan pihak sekolah dan biasanya bekerjasama dengan penerbit atau pihak ketiga lain nya, merupakan pungutan liar (pungli)

Pasalnya jual beli lembar kerja siswa (LKS) telah melanggar peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 75/2016 tentang komite sekolah pasal 12 ayat 1.

Direktur jendral kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) pernah mengatakan saat seminar, korupsi dana bos di masa pandemi dapat di ancam hukuman mati.

Dalam hal ini, awak media melalui lembaga bantuan masyarakat (LSM) generasi muda cerdas anti korupsi (gemicak), akan melaporkan oknum kepala sekolah ke aparat penegak hukum ( APH) agar menindak lanjuti oknum kepala sekolah yang diduga kerap melakukan pungli disekolahnya.

Awak media juga berharap kepada inspektorat untuk mengaudit sekolah yang di maksud, Karena diduga banyak penyelewengan dari anggaran dana bos di sekolah tersebut.

(Team)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed