by

Alhamdulillah, WADA Cabut Sanksi, Merah Putih Kini Berkibar Lagi

Jakarta, Intelmedia.co.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Zainudin Amali, secara resmi mengumumkan bahwa bendera Merah Putih bisa kembali berkibar di ajang olahraga internasional, setelah sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA) dicabut.

Menpora juga sekaligus meresmikan penggantian nama Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), menjadi Anti-Doping Organization (IADO).

“Banyak temen-temen wartawan menanyakan hal itu kepada saya, kapan bendera Merah Putih bisa kembali berkibar di ajang olahraga, saya pastikan bahwa mulai hari ini bendera Indonesia bisa berkibar di ajang olahraga internasional,” kata Menpora Amali di Jakarta, Jumat (4/2/2022).

“Soal pergantian nama dari LADI jadi IADO, silakan disesuaikan saja dengan semangat baru,” kata Menpora pada sesi konferensi pers di Gedung Wisma Menpora, Jakarta Pusat.

Ketua IADO, Mustafa Fauzi, menjamin bahwa kini badan antidoping nasional sudah benar-benar mengikuti maunya WADA. Salah satunya adalah sifat independen.

“IADO adalah perwujudan pemerintah sebagai sikap antidoping, sehingga bagaimana membuat lembaga itu mandiri tanpa terpengaruh kepentingan lain, agar implementasi yang telah ditetapkan oleh WADA dapat kami laksanakan dengan baik dan benar,” terang Mustafa pada kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Zainudin menerangkan bahwa IADO pun kini sudah pindah kantor, dari Kemenpora ke wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Meski IADO telah independen, Menpora memastikan pemerintah akan tetap memberi dukungan.

“IADO harus independen, profesional, dan tepercaya. Independen berarti tak ada campur tangan pemerintah dalam keputusan antidoping. Profesional berarti tak boleh ada pengurus IADO yang merangkap jabatan pengurus cabor atau pegawai pemerintah,” tegas Zainudin.“Jangan dalam perjalanan, tiba-tiba ada yang menitipkan (jabatan), tidak boleh. Sekarang LADI terpisah dengan Kemenpora. jadi, sekarang LADI punya kantor sendiri di Kebayoran, tak numpang di Kemenpora tetapi tetap didukung pemerintah. Anggarannya dari pemerintah, tetapi kebijakannya tidak boleh ada campur tangan pemerintah,” pungkasnya.

(man/rls)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed