Rokan Hulu, intelmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar upacara khidmat dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXX tahun 2026. Mengusung tema strategis “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”, upacara ini dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Rokan Hulu pada Senin (27/04/2026).
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si., mewakili Pemerintah Daerah. Agenda ini dihadiri oleh Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, jajaran Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Rokan Hulu. Turut hadir memberikan dukungan, Ketua TP-PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri Anton dan Ketua DWP Rohul Hj. Yurniziarti Yusmar.
Dalam amanatnya, Drs. H. Yusmar menekankan bahwa usia ke-30 otonomi daerah merupakan tonggak kemandirian bagi setiap daerah untuk mengelola potensi lokal secara inovatif. Semangat ini harus diselaraskan dengan delapan prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita.
Pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengharmonisasikan langkah pada delapan klaster prioritas, antara lain:
-
Kedaulatan pangan, energi, dan air.
-
Penguatan pendidikan dan kesehatan.
-
Hilirisasi dan industrialisasi.
-
Peningkatan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
-
Penguatan ekonomi kerakyatan, desa, serta pengentasan kemiskinan.
“Otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan wewenang, melainkan motor penggerak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan mampu meningkatkan daya saing daerah,” ujar Drs. H. Yusmar saat membacakan amanat.
Pj. Sekda juga memaparkan beberapa program konkret yang menjadi perhatian nasional, seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi pasca-bencana, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDKM).
Untuk mendukung hal tersebut, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome) yang didukung digitalisasi terintegrasi menjadi harga mati. Saat ini, telah beroperasi 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bukti komitmen birokrasi yang lebih lincah dan efektif.
Meski menunjukkan kemajuan, Yusmar memaparkan fakta krusial terkait tantangan daerah saat ini:
-
Kemandirian Fiskal: Terdapat 469 dari 546 daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal rendah, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat masih sangat tinggi.
-
Lingkungan Hidup: Tantangan pengelolaan 16,2 juta ton sampah per tahun yang memerlukan penanganan agregat lintas daerah.
-
Indikator Ekonomi: Perlunya menjaga rasio Gini Indonesia di level 0,375 poin, serta mengawal angka inflasi (3,48% per Maret 2026) dan pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 5,39%.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. Daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana, tetapi harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi lokal demi pembangunan yang adil dan merata,” pungkas Yusmar menutup pidatonya.
(Drjt)
