Rokan Hulu, intelmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) sukses menorehkan prestasi gemilang dengan meraih nilai tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman RI. Di tengah capaian tersebut, Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., menegaskan komitmennya untuk tidak berpuas diri dan justru memacu akselerasi perbaikan pada sektor pelayanan kesehatan, Kamis (16/04/2026).
Penegasan ini disampaikan usai rapat koordinasi strategis bersama Ombudsman RI dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Rumah Dinas Bupati Rohul.
Sektor kesehatan, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, menjadi prioritas utama dalam roadmap perbaikan birokrasi Bupati Anton. Ia menyoroti pentingnya dokter spesialis untuk fokus memberikan pelayanan penuh di rumah sakit daerah tanpa terpecah oleh praktik luar.
“Kami sedang merumuskan skema agar pendapatan dokter di RSUD bisa setara atau kompetitif dengan praktik di luar. Jika kesejahteraan terjamin, mereka bisa fokus 100% melayani masyarakat di sini,” tegas Bupati Anton.
Selain sumber daya manusia, Pemkab Rohul juga tengah menggenjot pembangunan gedung baru RSUD setinggi enam lantai. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat layanan medis modern yang mampu bersaing dengan standar rumah sakit swasta, sekaligus meningkatkan daya tampung dan kualitas kenyamanan pasien.
Perwakilan Ombudsman RI menjelaskan bahwa indikator penilaian kini lebih tajam, bergeser dari sekadar kepatuhan administrasi menjadi Penilaian Maladministrasi. Rohul saat ini berada di peringkat teratas di antara enam kabupaten/kota dan provinsi yang dinilai dengan skor 84 (Kategori Baik).
Ombudsman menitikberatkan pengawasan pada tiga pilar pelayanan dasar:
-
Pendidikan: Transparansi administrasi siswa dan ijazah.
-
Kesehatan: Efektivitas layanan rumah sakit.
-
Sosial: Akuntabilitas distribusi bantuan dan layanan publik.
Ombudsman mengapresiasi perubahan signifikan pada Dinas Pendidikan dan Disdukcapil Rohul yang kini telah mengadopsi sistem layanan daring (online). Hal ini dinilai mampu memangkas celah maladministrasi dan meningkatkan prinsip akuntabilitas.
Ke depan, Bupati Anton berencana mengadopsi kesuksesan kota-kota besar dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) terpadu serta mendorong transformasi aplikasi layanan model mobile (seperti M-Paspor atau PLN Mobile). Targetnya, skor Rohul dapat meroket melampaui angka 88 (Kategori Sangat Baik) pada periode penilaian mendatang.
“Pak Bupati sangat proaktif meminta kami melakukan asistensi khusus pada OPD yang pelayanannya belum maksimal. Komitmen pimpinan daerah seperti ini adalah kunci utama transformasi birokrasi,” pungkas pihak Ombudsman RI.
(Drjt)