Rokan Hulu, intelmedia.co.id – Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., mengikuti rapat asistensi virtual bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran (TA) 2026. Rapat ini menjadi krusial guna memetakan solusi atas proyeksi pendapatan daerah yang diprediksi belum mampu menutupi kebutuhan belanja minimum dan belanja wajib.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh Pj. Sekda Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, beserta jajaran tim anggaran pemerintah daerah.
Pihak Ditjen Bina Keuangan Daerah memaparkan data makro ekonomi Rokan Hulu yang menunjukkan kontradiksi signifikan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat cukup kuat di angka 6,79% (di atas rata-rata nasional). Namun, di sisi lain, tantangan mendasar masih membayangi:
-
Infrastruktur: 75,2% atau sekitar 1.875,41 km jalan kabupaten dalam kondisi kritis.
-
Kesehatan: Prevalensi stunting mencapai 21,40%.
-
SDM: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,61, masih di bawah rata-rata nasional (75,06).
Menanggapi proyeksi fiskal 2026, Wakil Bupati memaparkan realisasi terkini terhadap alokasi belanja wajib yang menjadi fokus asistensi:
-
Pendidikan: Realisasi mencapai 34,62%, melampaui ambang batas mandatori 20%.
-
Infrastruktur: Baru terakomodasi sebesar 28,57% dari target alokasi 40%.
-
Belanja Pegawai: Saat ini masih berada di angka 38,18%, sementara proyeksi tahun 2026 harus ditekan menuju angka 30%.
Sektor Penerimaan Asli Daerah (PAD) menunjukkan performa bervariasi. Pajak Rokok memimpin dengan capaian 79,05%, disusul Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 73,17%. Namun, penerimaan dari sektor Pajak Air Tanah masih sangat rendah di angka 18,72%, yang menjadi catatan untuk optimalisasi ke depan.
Sebagai solusi jangka panjang, Wakil Bupati menekankan optimalisasi sektor perkebunan kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dengan keberadaan 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit, Pemkab Rohul mendorong adanya hilirisasi industri.
“Kami berharap dukungan pusat untuk hilirisasi sawit dan pelibatan BUMD sebagai mitra usaha strategis. Ini adalah kunci untuk meningkatkan ruang fiskal dan pendapatan daerah secara mandiri,” tegas Syafaruddin Poti.
Selain itu, pemerintah daerah terus menggenjot ekonomi kerakyatan melalui program penguatan UMKM, salah satunya lewat skema pinjaman modal tanpa bunga (subsidi bunga APBD) untuk pinjaman di bawah Rp5 juta.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan permohonan arahan teknis dari Pemerintah Pusat agar Kabupaten Rokan Hulu dapat menyusun struktur APBD 2026 yang lebih sehat, memenuhi ketentuan belanja minimum, namun tetap mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
(Drjt)
