Rokan Hulu, intelmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) melakukan transformasi strategis dalam pengelolaan rumah ibadah melalui program “Masjid Produktif”. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Center (MAIC) Pasir Pengaraian dengan PT Anugerah Niaga Sawindo dalam pengelolaan kebun kelapa sawit seluas ±30 hektare, Jumat (17/04/2026).
Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., menegaskan bahwa masjid harus bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, melampaui fungsinya sebagai tempat ibadah fisik.
Kerja sama ini menggunakan skema bagi hasil yang berkelanjutan dan terbagi dalam dua periode utama guna menjamin transparansi serta keberlangsungan investasi:
-
Periode I (2026–2031): Alokasi 60% pendapatan digunakan untuk biaya investasi dan pemeliharaan. Sisa 40% dibagi antara perusahaan dan MAIC, di mana porsi 40% dari sisa tersebut menjadi hak masjid. Realisasi pembayaran perdana diproyeksikan akan disalurkan dalam waktu dekat.
- Periode II (2032–Masa Replanting): Seiring dengan matangnya produktivitas kebun, biaya investasi diproyeksikan turun menjadi 40%. Kondisi ini secara otomatis akan meningkatkan nilai manfaat ekonomi yang diterima pihak Masjid Agung Islamic Center secara signifikan.
Bupati Anton menyampaikan apresiasi tinggi kepada PT Anugerah Niaga Sawindo atas komitmennya dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersifat produktif.
“Ini adalah contoh konkret bagaimana dunia usaha berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kemitraan yang berkelanjutan. Kami berharap langkah PT Anugerah Niaga Sawindo menginspirasi perusahaan lain untuk beralih dari bantuan sesaat menuju program yang menciptakan kemandirian ekonomi umat,” ujar Bupati Anton.
Melalui pendapatan jangka panjang dari sektor perkebunan ini, Masjid Agung Islamic Center diharapkan memiliki pondasi finansial yang kuat untuk mendukung berbagai program, mulai dari penguatan pendidikan keagamaan hingga bantuan sosial kemasyarakatan secara mandiri.
Pemkab Rokan Hulu memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan hasil kebun ini akan diawasi secara ketat, transparan, dan akuntabel. Sinergi ini diharapkan menjadi rujukan (model) nasional mengenai kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan sektor swasta dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di “Negeri Seribu Suluk”.
(Drjt)
