Rokan Hulu, intelmedia.co.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H. Budiman Lubis, S.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rohul Tahun 2027 di Convention Hall Masjid Agung Islamic Centre, Selasa (31/3/2026).
Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat, akademisi, serta tokoh masyarakat se-Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam keterangannya kepada awak media, Budiman Lubis menekankan bahwa Musrenbang merupakan tahapan krusial yang harus berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa usulan yang lahir dari tingkat desa dan kecamatan harus dijaga hingga tahap realisasi.
“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan dasar utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Tugas kami di legislatif adalah memastikan apa yang diusulkan masyarakat benar-benar terlaksana dan tidak hilang di tengah jalan,” tegas Budiman Lubis.
Berdasarkan hasil kesepakatan forum, pembangunan Rokan Hulu tahun 2027 akan difokuskan pada sektor pendidikan sebagai fondasi kualitas SDM. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan potensi pariwisata tetap menjadi prioritas guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Budiman menilai sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi adalah kunci. Ia berharap program-program yang berada di bawah kewenangan provinsi dapat didorong lebih cepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Menanggapi tantangan pembangunan yang kerap terbentur persoalan anggaran, Budiman menyoroti adanya masalah tunda salur pada tahun anggaran 2025. Ia berjanji akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.
“Terkait adanya tunda salur tahun 2025, saya akan segera berkoordinasi dengan DPKAD Pemerintah Provinsi Riau agar masalah ini cepat tuntas, tidak hanya untuk Rokan Hulu tapi juga kabupaten/kota lainnya di Riau. Kita ingin ada kejelasan agar pembangunan di daerah tidak terhambat,” pungkasnya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara yang menyepakati tiga poin utama:
-
Penetapan Sasaran dan Prioritas: Penentuan program unggulan beserta kebutuhan pendanaannya.
-
Evaluasi Usulan: Inventarisasi daftar program yang belum terakomodasi beserta alasannya.
-
Rumusan Final: Hasil kesepakatan sebagai bahan penyusunan akhir dokumen RKPD Tahun 2027.
Kehadiran Pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam forum ini diharapkan mampu memperkuat sinkronisasi kebijakan antara daerah dan provinsi demi mewujudkan pembangunan Rokan Hulu yang berkelanjutan.
(Drjt)
