Diduga Penyaluran Beras BPNT Di Monopoli Oleh Oknum Dinsos Kabupaten Cirebon

Cirebon, Intelmedia.co.id

Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) diketahui merupakan program unggulan Presiden Jokowi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan.

Dimana masyarakat penerima manfaat menerima bantuan sembako mulai dari beras, daging, buah-buahan dan lainnya secara gratis setiap bulannya.

Namun di Kabupaten Cirebon sendiri banyak terjadi dugaan penyimpangan dalam program BPNT. Dicurigai salah satunya adalah kegiatan monopoli penyaluran beras yang dilakukan Oknum dan suplier yang sangat merugikan Para Petani dan Negara.

Menurut Ivan Aktivis Kabupaten Cirebon saat ditemui awak media menjelaskan Program BPNT bukannya saling bantu antara petani dan buruh tani tapi malah dimonopoli sama oknum. Kalau terus menerus dibiarkan lama-lama para petani akan bangkrut, karena hasil panennya harganya tidak memuaskan

Lanjut Ivan, menurut info harga beras yang disalurkan dalam beras BPNT cukup mahal dikisaran Rp.13.000/kg, sedangkan harga gabah basah berkisar di bawah Rp.4 000/kg.

Kata Ivan dengan tingginya harga beras BPNT ternyata tidak bisa membantu petani yang harus merugi karena harga gabah yang sangat anjlok. Ivan mengaku keheranan dengan ulah Oknum dan suplier yang menggunakan pola semi monopoli dalam penyaluran beras BPNT.

“Kami heran ada apa dengan Oknum dan suplayer. Kalau memang mau jadi penyalur langsung aja tidak perlu memakai sistem dari tangan ketangan,” ujarnya.

Oleh karena itu Ivan meminta pihak penegak hukum segera turun tangan karena kecurigaan adanya dugaan monopoli didalam penyaluran BPNT di Kabupaten Cirebon antara Oknum dan suplier kian nampak.

(Agus)